oleh

Laporan Kadisdik Kota Cimahi Terkait SKP 4 Menteri

Cimahi, Saktimedianews.id,-
Senin, 04 Januari 2021. Plt Walikota mengundang para pemangku kebijakan untuk membuat keputusan terkait pemberlakuan SKP 4 Menteri, tentang dimungkinkannya penggunaan strategi penggunaan pembelajaran tatap muka dapat dipadukan dengan pembelajaran dari rumah.

Hadir dalam rapat mulai dari Disdik, Dinkes, Dinsos, kemudian para asisten yang membawahi seperti Sekda, turut hadir Ketua DPRD Kota Cimahi.

“Dari berbagai masukan, baik dari Disdik yang menyajikan data jumlah siswa yang bermasalah dalam melakukan pembelajaran dari rumah pada semester 1 dengan indikasinya adalah masalah pada rapot di semester ganjil, kemudian kami menyajikan data tentang sekolah yang sudah mengisi daftar periksa, dan alasan-alasan beberapa satuan pendidikan membutuhkan PTM seperti: Kursus atau pendidikan vokasi,” ungkap Kadisdik Kota Cimahi.

Lebih lanjut, laporan Dinsos tentang kekerasan terhadap anak di rumah menurun dimasa Pandemi ini di tahun 2020. Artinya terjadinya stressing atau kekerasan rumah tangga yang bersumber dari kegiatan belajar dari rumah itu tidak ada. Sedangkan Dinkes sendiri menyajikan data existing covid-19 di Cimahi. Hadirnya Ketua DPRD dalam undangan Plt untuk menghadiri rapat kemarin dikhususkan dalam hal menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai PTM.

“Bapak Plt memutuskan untuk sementara belajar semester genap akan dilakukan secara daring atau luring atau blended kombinasi dari keduanya,” ujarnya.

“Pertama sekolah dilarang melakukan PTM, sebulan ini dimulai dari bulan Januari diminta sekolah harus bersiap diri karena pembelajaran tatap muka ini merupakan keniscayaan dan sekolah wajib mempersiapkan sesuai dengan SKP 4 Menteri mulai dari sarana prasarana, ijin orang tua, ijin komite, kondisi psikologi guru,” tambah Harjono.

Kadisdik menegaskan, tim dari Disdik akan betul-betul memverifikasi kondisi dilapangan di bulan Januari ini. Plt akan memimpin rapat lagi di bulan depan untuk mengetahui apakah Covid posisinya landai, menurun atau naik. Disitu akan ada evaluasi. Bila Februari sudah membaik beliau menyarankan dibuka secara parsial/berjenjang, dimulai dari sekolah yang membutuhkan TM yaitu vokasi.

“Bagi satuan pendidikan yang memang kewenangan pemerintah daerah yaitu: PAUD, SD, SMP dan Dikmas itu diberikan ijin atau tidak diberikan ijin. Sedang untuk satuan pendidikan yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi atau Kementrian Agama maka pemerintah daerah hanya memberikan rekomendasi,” tandasnya.

Kadisdik menambahkan, pada bulan Februari ketika semisal kasus covid membaik maka yang dipertimbangkan untuk diberi rekomendasi menggunakan TM sebagai strategi pembelajarannya adalah sekolah Vokasi (SMK) dan seperti lembaga kursus yang memang membutuhkan TM dan berada dibawah kewenangan Pemda.

“Plt menegaskan, setelah SMA dan SMK, pada bulan maret akan ada evaluasi lagi, bila kasus covid membaik semua SMP akan dibuka. Setelah berjalan bulan depannya akan dibuka kembali yang tingkat SD dan PAUD. Bila ada kasus kembali akan dihentikan dan dievaluasi kembali,” tutupnya.

Jurnalis : Dikky Meigaluh, S.Pd.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed