oleh

Diduga Ada Kejanggalan Dalam Penggunaan Dana Desa 2020 Di Desa Jambudipa

Bandung, Saktimedianews.id,-
Jum’at, 08 Januari 2021. Dana Desa merupakan bantuan anggaran dari pemerintah pusat, dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Namun diduga ada kejanggalan penggunaan Dana Desa Tahun Anggran 2020 di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Dalam pelaksanaannya, ada pengalokasian yang tidak sesuai dengan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), seperti yang terpantau berdasarkan Sistem Informasi Desa dari Kementerian Desa (Kemendes Pusat) yang didapatkan oleh wartawan Saktimedianews.id.

Dimana berisi keterangan penggunaan anggaran Dana Desa untuk kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan Gedung, Prasarana Kantor Desa Jambudipa sebesar Rp. 200.000.000,- yang diduga tidak dilaksanakan di desa tersebut.

Dugaan ini diperkuat dengan adanya keterangan dari perangkat desa yang pada saat itu bertugas dimeja pelayanan kantor desa saat didatangi wartawan.

Ketika dikonfirmasi oleh wartawan Saktimedianews.id, apakah sudah ada pembangunan/rehabilitasi kantor desa? Dia pun mengatakan, “Belum,”. Satu rekannya membantu menjawab, “Kan sekarang Covid-19,” tuturnya, pada selasa (5/1/2021).

Sementara terpisah, Bendahara Desa Jambu Dipa, Ronal menuturkan, bahwa yang tertulis dalam Sistem Informasi Desa (Kemendes Pusat) terkait Pembangunan/ Rehabilitasi, Peningkatan Gedung, Prasarana Kantor Desa sebesar Rp. 200.000.000,- ada dalam APBDes perubahan.

“Jadi munculnya di APBDes perubahan, 2x perubahan kan APBDes. Itu mah baru tahap pengajuan masuknya, hitung saja dulu, kan APBDes awal. Muncul JPCL baru, jadi ada perubahan penggunaan anggaran,” katanya.

Menurut Ronal, Pembangunan/Rehabilitasi, Peningkatan Gedung, Prasarana Kantor Desa yang tertulis dalam Sistem Informasi Desa (Kemendes Pusat) itu adalah pengajuan awal.

Ditanya oleh wartawan kembali, apakah Sistem Informasi Desa (Kemendes Pusat) ini salah?. Ronal pun menjawab, “Salah benarnya kita belum tau sih masalah itu mah. Jadi kan ada APBDes awal, kalau ada perubahan JPCL, ada APBDes perubahan nanti muncul gitu.

statment Cece Suryadi

Ditemui oleh wartawan dikantornya, Cece Suryadi selaku Kepala Desa Jambudipa merasa tersinggung dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh wartawan.

“Saya tadinya mau bermitra baik-baik ternyata kamu mah… Bagaimana Ketua mau bermitra kalau caranya seperti ini. Nggak nyaman saya, saya merasa terganggu,” kata Cece Suryadi.

Perlu diketahui, APBDes merupakan peraturan desa tentang rencana keuangan desa selama satu tahun. APBDesa disusun oleh sekretaris desa, dibahas dan disepakati bersama BPD dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten melalui Kecamatan kemudian melakukan evaluasi terhadap APBDes yang disusun oleh desa.

Perlu diingat, adanya UU KIP NO 14, Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan secara cepat dan seterusnya.

Lanjut, Mengkonfirmasi Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Muda Indonesia (LSM BASMI) yang kebetulan bersama Ketua DPC LSM BASMI KBB, terkait merasa tidak nyaman dan terganggunya seorang Kepala Desa ketika dikonfirmasi oleh wartawan.

Mereka pun menanggapi, “Perbuatan Kepala Desa dan beberapa perangkat Desa Jambudipa kepada wartawan, sangat di sayangkan, karena diduga sudah menghambat dan menghalang-halangi tugas wartawan yang dilindungi hukum,” imbuhnya.

“Tanpa mereka sadari pada saat itu, mereka sudah melawan UU NO. 40 TAHUN 1999 dan Perlindungan terhadap PERS yang di jamin melalui Pasal 4 UU PERS yang berbunyi bahwa untuk menjamin kemerdekaan PERS nasional mempunyai hak dalam mencari atau memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” katanya. Pada Kamis (7/1/2020).

Sekjen DPP LSM BASMI KBB menuturkan, “Wartawan tidak perlu bermitra dengan kades yang sikapnya arogan. Kades seharusnya memahami pentingnya keterbukaan informasi publik yang tertuang dalam UU RI No. 14 tahun 2008, bahwa informasi publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta bagian penting bagi ketahanan nasional,” tambahnya.

Sementara Ketua DPC LSM BASMI KBB juga menambahkan, “Sebagai seorang Kepala Desa juga, sudah seharusnya dia punya kesadaran yang mengarah kepada pedoman attitude kedinasan. Harapan dari kami sebagai Social Control, semoga dari Dinas terkait dan pidah Kecamatan agar segera memberikan bimbingan maupun arahan kepada Kepala Desa yang seperti itu,” pungkasnya.

“Mudah-mudahan kedepannya juga, kepala desa itu bisa menjadi pengayom masyarakat yang baik bijaksana, bisa menerima masukan dari harapan masyarakat. Karena dia bisa menjadi kepala desa itu dipilih oleh masyarakat. Peran serta kepala desa pun sebagai abdi, pelayanan bagi masyarakat, yang harus melayani warga masyarakatnya dengan sebaik-baiknya,” tutup Ketua DPC LSM BASMI KBB.

Jurnalis : Drivana

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed