oleh

Pro – Kontra Aksi Jokowi Terkait Pencabutan Legitimasi Miras

Kab. Bandung, Saktimedianews.id,-
Kamis, 04 Maret 2021. Selepas Pemerintah (dalam hal ini Presiden Jokowi langsung), mencabut Lampiran tentang Legalitas penjualan Miras yang tertuang dalam Kepres No. 10 tahun 2021 tentang Investasi yang mana disiarkan secara terbuka oleh beberapa stasion televisi Nasional dan Swasta seluruh Indonesia dua hari lalu, serta ramai disebarluaskan juga secara online, baik oleh Fb, Twiteer, Instagram, You tube atau media-media online lainnya.

Sebagian besar masyarakat menyambutnya dengan gembira dan merasa bersyukur dengan keputusan itu yang dirasa lebih berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, namun tentu dibalik segala bentuk keputusan apapun akan ada yang pro dan kontra ini sudah lazim di Negara kita.

Akan hal nya keputusan Presiden dalam hal pencabutan Lampiran Perpres No. 10. 2021 tentang Investasi kemarin, seorang Peneliti Ahli Hukum Pidana Dr. Muhamad Taufiq menyampaikan penelaahannya antara lain bahwa:

“Apa yang disampaikan di Media itu tidak seluruhnya benar, pak Jokowi bukan mencabut Perpres No. 10 tahun 2021 tentang Investasi, tetapi hanya mencabut Lampirannya saja yang mana didalam lampiran tersebut mengatur : Investasi tentang miras, jenis miras, kategori miras kemudian mengatur tempat-tempat dimana miras itu boleh di distribusi, pabriknya boleh Dibangun dan lain-lainnya. Yang jadi pertanyaan, Jangan sampai ini nantinya ternyata Lampiran Perpres dicabut tapi akan tumbuh Peraturan baru Otonomi Daerah, misalkan Gubernur Nusa Tenggara Timur bikin sendiri, Provinsi Bali bikin sendiri, Papua sama bikin sendiri misalkan kalau terjadi seperti itu, ya itu sama artinya dengan mengijinkan malah lebih mudah prosedur pendiriannya karena konsekwensi daripada pencabutan lampiran itu kalau tidak diimbangi dengan penjelasan malah akan muncul tafsir dimana-mana, dan kalau saya mengatakan Pencabutan itu malah menutup peluang Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mendirikan pabrik miras lokal karena investasi itu tetep tidak diperbolehkan, karena disitu jelas dikatakan : Devinitif Provinsi Bali, Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulsel dan seterusnya. Jadi saya pikir ini sebuah keraguan juga, lebih bagus khan biar tidak timbul multi tafsir Perpresnya itu ya dicabut juga. Daripada nanti muncul penafsiran, Ooh.. Pemerintah Pusat tidak mengijinkan tapi boleh didirikan di Daerah kan runyam itu, sama saja artinya dengan melegalkan peredaran miras dimana-mana,” demikian penuturan panjang menanggapi dicabutnya Lampiran Perpres No. 10. 2021 oleh Presiden Jokowi sendiri.

Jurnalis : Teddy MT & Rosari Hayati
Nara sumber : Dr. Muhamad Taufik. Pakar Hukum Pidana. -Indonesia Satu

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed