oleh

AMPP Geruduk Kantor Dinas PUPRP Pertanyakan Kualitas Pengawasan Hasil Pekerjaan dan Hasil Temuan BPK RI

Ciamis, Saktimedianews.id-
Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) pertanyakan tindakan ril pengawasan pengawasan hasil pekerjaan insprastruktur di Kabupaten Ciamis yang mana AMPP geruduk Kantor DPUPRP Ciamis. Senin, 20/9/2021.

Dengan pengawalan ketat puluhan personel Polres Ciamis dan Satpol PP serta penerapan Prokes yang ketat, Aksi Demo AMPP berjalan dengan lancar.

Dalam Aksinya, Ifan SJ selaku Koordinator Aksi mengatakan, pihaknya melakukan aksi tersebut ingin mendapatkan tindakan ril dari DPUPRP Ciamis terkait dalam melakukan pengawasan pengawasan yang mana saat ini sedang melaksanakan pembangunan insprastruktur tapi progresnya tidak terlihat, spesipikasinya semuanya jelek, dibeberapa pekerjaan tidak terlihat papan nama tapi tidak ada tindakan, pengawasannya sebatas via telpon saja sehingga kita ingin melihat tindakan ril.

”Sesuai dengan aturan Undang Undang yang berlaku dan sesuai dengan Undang Undang jasa kontruksi yang ada, selanjutnya kita ingin pembangunan yang tertunda selama ini khususnya gedung atletik yang dari tahun 2016 sampai saat ini tahun 2021 yang akan di selesaikan, itu harus sesuai dengan aturan jasa kontruksi yang berlaku yang mana harus menekankan prokes dan K3 dalam pembangunan pembangunan insprastruktur di Kabupaten Ciamis,” ujar Ifan.

Disamping itu juga Ifan mengatakan pihaknya akan mengawal pekerjaan pelerjaan yang menjadi temuan BPK RI karena hari ini banyaknya temuan BPK RI di DPUPRP yang dicairkan,berarti pengawas dan Tim HO nya tidak berjalan dengan baik kalau akhirnya ada temuan BPK RI lagi.

Ifan juga menjelaskan, ”Temuan BPK RI di DPUPRP itu banyak, di tahun 2020 saja ada lebih dari 10 temuan dan salah satunya di Kecamatan Tambaksari di pekerjaan jalan dalam prosesnya gagal,akan tetapi pengawas kenapa tidak menjadi catatan dan tim PHO kenapa mencairkan dan meng ACC,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR, Andang F Triyadi menuturkan, ”Ada pekerjaan yang telah kita kerjakan yang bersumber dari anggaran Pemerintah pastinya tidak akan sempurna 100%, dari sisi prokes pastinya ada dan menjadi satu evaluasi dari kami di lapangan seperti itu,” ungkapnya.

”Begitu juga dari hal ketersediaan pengawas di lapangan insya Alloh menjadi evaluasi lagi bagi kami di PUPRP untuk lebih meningkatkan dalam pelaksanaan pekerjaan di tahun 2021,” ucap Andang.

”Adapun beberapa lokasi kegiatan di wilayah Pasawahan tentunya dari isi perencanaan sudah kami rencanakan dan kami usulkan baik melalui bantuan DAK dan bantuan dari Provinsi Jabar sehingga kami mengadvokasinya dan mudah mudahan do’ a dari semuanya semua bisa terlealisasi, saha nu teu hayang ngabangun jalan nu rusak,” ucapnya.

Andang juga mengungkapkan, terkait progres di perbatasan juga menjadi prioritas pembangunan karena perbatasan sebagai wajahnya Kabupaten Ciamis,jangan sampai ada istilah ” pas masuk wilayah Ciamis yang sedang tidur jadi bangus.“Mudah mudahan wilayah perbatasan seperti halnya wilayah Lakbok, Tambaksari, Panawangan, Banjar anyar itu juga sama menjalani pembangunan sehingga masyarakat bisa merasakan apa yanh dirasakan semua warga Kabupaten Ciamis mengenai insprastruktur yang terbangun,” ujarnya.

Adapun yang dipertanyakan terkait BPK RI, Andang menjelaskan, ”Itu terkait kelebihan bayar dan kami akan tindak lanjuti dan sudah hampir 90 % pengembalian.Itu karena kelebihan bayar karena ada perbedaan perhitungan volume yang telah kami hitung dan hasil perhitungan BPK RI,” jelasnya

”Adapun kelebihan bayar dari per paketnya berkisar ada yang 17 juta, 50 juta dan ada yang berkisar 100 jutaan tergantung jumlah paketnya, dari 90 paket ada sekitar 11 paket yang jadi temuan BPK RI,” tandasnya

Jurnalis: Dodi s

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed