oleh

Pemda KBB Terima Audensi LSM PMPRI Pertanyakan Perbup No.10 Tahun 2021

-Bandung Raya-11,757 views

KBB, saktinedianews.id, – Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terima audensi Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) mempertanyakan Peraturan Bupati No.10 Tahun 2021 dalam proses pelaksanaannya di tingkat desa hingga kabupaten, Rabu (24/11/21).

Dalam kegiatan penyampaian aspirasi tersebut, turut dihadiri oleh Asisten Daerah 1 Imam Santoso selaku Ketua Panitia Pilkades tingkat KBB, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Wandiana, serta dihadiri perwakilan dari Kesbangpol dan TNI-POLRI.

Sekretaris Jenderal PMPR Indonesia Anggi Dermawan mempertanyakan Peraturan Bupati No.10 Tahun 2021 terhadap pihak penyelenggara pilkades di tingkat kabupaten dalam upaya korektif dari permasalahan administrasi bakal calon pada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD).

“Jika bakal calon lebih dari 5 sesuai aturanya seharusnya diadakan seleksi tambahan, karena selain ada persyaratan administrasi maka disitu juga ada persyaratan seleksi, di perbup diatur demikian, seperti apa tujuan penyelenggara tingkat kabupaten dengan adanya pengalaman bekerja di perbup”, tanya Anggi Dermawan

Anggi menambahkan, sebagaimana salah satu tugas pokok dan fungsi panitia kabupaten, yaitu melakukan sosialisasi dan monitoring Perbup No.10 Tahun 2021 dalam pelaksanaannya. Sehingga setiap aduan atau aspirasi yang muncul dari masyarakat harus diketahui dan diterima seoptimal mungkin.

Kepala DPMD Wandiana menjelaskan bahwa sebelumnya menerima informasi dari kecamatan juga sekaligus pengawas pilkades bahwa tidak adanya laporan tertulis dari perselisihan administrasi di tingkat panitia desa sehingga hal itu menurutnya jika ada perselisihan maka diselesaikan dahulu di tingkat desa.

“Bila ada perselisihan, bakal calon diberikan waktu tiga hari sebelum penetapan calon, disampaikan ke panitia desa dan di bahas di tingkat panitia desa. Dan bilamana di tingkat panitia desa tidak selesai maka disampaikan ke tingkat kecamatan selaku panwas. Dan bila mana di tingkat kecamatan tidak selesai disampaikan ke panitia tingkat kabupaten secara tertulis untuk menyelesaikan masalah itu”, jawab Wandiana.

Menurutnya, Peraturan Bupati Bandung Barat No.10 Tahun 2021 telah selaras dan mengacu kepada Peraturan Mentri Dalam Negeri dalam hal teknis bakal calon yang lebih dari lima harus diadakan seleksi tambahan, seleksi yang dimaksud diantaranya pengalaman bekerja di pemerintahan atau LKD, Usia dan Pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, Anggi menjelaskan bahwa penentuan LKD sebagai syarat verifikasi administrasi bakal calon yang di adopsi dari bedasarkan Permendagri No.112 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang pilkades menurutnya tidak spesifik sehingga menimbulkan permasalahan pada Peraturan Bupati No.10 Tahun 2021 dalam pelaksanaannya.

“Nah masukan dari kami PMPR bahwa ke depannya kalau misalkan untuk menentukan LKD sebagai bobot penilaian, diusahakan ada pembanding lain pak. Jadi jangan sampai yang tidak punya bobot LKD merasa dirugikan”, ujar Anggi.

Kendati demikian, PMPR berharap sekaligus mempertanyakan kepada pihak penyelenggara kabupaten sebagai upaya langkah perbaikan serta tindak lanjut atas permasalahan yang terjadi khususnya pada panitia tingkat desa di ciptagumati kecamatan cikalong wetan beberapa waktu lalu.

Menurut Wandi, setiap peraturan bupati harus ada evaluasi melalui biro hukum provinsi dan memakan waktu lama sebab ada beberapa pasal serta ayat yang harus di tafsir kembali sehingga pihaknya tidak dapat merekomendasikan untuk evaluasi peraturan bupati yang berlaku terkecuali sebelum pada pilkades mendatang.

“Untuk saat ini sudah berjalan tapi apa yang di sampaikan pak bupati, marilah nanti ke depan yang namanya akademisi, para pakar dan publik untuk menyempurnakan yang namanya perbup pilkades serentak, mungkin ke depannya kita bisa undang PMPR untuk saran dalam kaitannya evaluasi perbup pilkades”, pungkas wandi.

“Jadi masuknya ke prolegda, proses legislasi daerah. Menjadi catatan saat ini apalagi sekarang silaturahmi ada masukan terhadap perbup yang harus di sempurnakan apalagi ada titik tadi bahwa LKD ini adalah diskriminatif”, ujar Kadis DPMD Wandiana

Ketua Umum PMPRI Joker menambahkan, “Panitia desa kenapa di dalam Perbup Pilkades tidak diatur mekanisme apabila ada permasalahan administrasi”, tegas Ketua Umum PMPRI Joker dalam keterangan persnya, Rabu (24/11/21).

 

 

Jurnalis : Armanda

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.