oleh

Plt. Kadis Koperasi Perundistrian dan Perdagangan Resmi Dilaporkan DPC LSM PMPRI ke Polres Kabupaten Seram Bagian Timur atas Pencemaran Nama Baik dan Tindakan Pengancaman

-REGIONAL-102 views

Kabupaten Seram Bagian Timur – Tepat Pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022, DPC. LSM PMPR indonesia melakukan aksi di depan kantor dinas koperasi perundistrian dan perdagangan terkait dugaan kasus korupsi bantuan sosial penguatan usaha UMKM terhadap masyarakat. Tahun anggaran 2021 dan dugaan kasus korupsi dana covid-19 tahun anggaran 2020.

 

Pada saat saya sendri selaku ketua umum DPC. PMPR Indonesia berorasi di depan kantor, kepala dinas keluar dan ingin menghentikan orasi saya, namun saya engan mendengar dan terus berorasi. Tak lama kemudian kepala dinas mengeluarkan kata tak senono terhadap saya, ( we, babi, cukimai kau mau apa.?)

 

Setelah itu karna faktor Plt. Kepala dinas terbawa emosi, langusung mengahampiri saya dan memegang keras krak baju seram PMPR Indonesia yang saya pake dan ingin melakukan tindakan kekerasan, namun tindakan tersebut gagal karna sempat di amankan oleh bapak bapak kepolisian yang sempat hadir mengawal aksi kami.

 

Kode etik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, kode etik Pegawai Negeri Sipil merupakan pedoman sikap, perilaku dan tindakan Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas mereka dan hubungan hidup sehari-hari. Kode etik PNS harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai negeri sipil di Indonesia.

 

Kami merasa bahwa kepala Dinas Koperasi perundistrian dan perdagangan telah melanggar kode etik ASN sebgaimana dijelaskan Dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, Pegawai Negeri Sipil harus berperilaku dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, menuju diri sendiri maupun terhadap sesama PNS.

 

“Kami juga memberikan ketegasan kepada Sekda selaku Jendral ASN di lingkup Kab. Seram Bagian Timur, perlu mendidik dan membina bawahannya dengan baik, bila perlu di copot, sebab kami anggap bapak Adam Rumbalifar tak pantas menjadi Pimpinan OPD. Beliau perlu memperbaiki moralnya dengan baik, demi kelancaran kinerja birokrasi agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika dan moral,” ujarnya.

 

Kami juga sudah melaporkan tindkan Adam Rumbalifar selaku kepala selaku Plt. Kepala dinas koperasi ke polres Seram bagian timur dengan tembusan kepada bapak Kapolda Maluku, pimpin DPD LSM PMPRI Maluku, Pimpinan DPP LSM PMPRI di pusat dan juga bapak kapolri, agar masalah dapat di proses secara hukum.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.