oleh

Diskusi “Investasi Labrak Gegulasi” Berujung Curhat

Kota Cimahi – Open Dialogue (COD) yang diselenggarakan di Gedung B Pemerintahan Kota Cimahi pada tanggal 06/09/2022 acara ini dibuka langsung oleh Walikota Cimahi Letkol Infantri (Purn) Ngatiyana dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa Pemkot Cimahi tidak alergi terhadap kritikan dari Ormas dan LSM  selama kritikan itu bersifat membangun demi kebaikan dan kemajuan Kota Cimahi.

 

Diskusi ini adalah kali pertama yang digagas oleh LSM Kompas yang dinahkodai oleh Fajar Budhi Wibowo, S. IP., M. Si. Dalam paparannya Fajar mengatakan bahwa hasil analisa publik bahwa,

1. Keberadaan Perumahan menggerus lahan kota Cimahi tanpa memperhatikan Rencana Desain Tata Ruang (RDRT) dan Rencana Tata Ruanh Wilayah (RTRW) Kota Cimahi.

2. Menjamurnya Minimarket/ toko modern mematikan warung tradisional

3. Banyak penyimpangan pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station) mengabaikan ijin.

 

Dalam acara diskusi ini  dihadiri oleh anggota dewan Kota Cimahi wakil Komisi II Robin Sihombing, S.IP, dan Iwan Stiawan anggota Komisi I. Dari unsur Pemerintahan mengutus Yasa Muhammad. SH,. MH Sebagai sebagai Perancang Peraturan Perundang Undangan bagian hukum Pemerintahan Kota Cimahi dan Agus Trianto. ST,. MT dari DPMPTSP Kota Cimahi. Hadir pula dari Unsur akademisi Dosen FISIP Unjani Yamardi S. IP., M. Si. Serta  puluhan Ormas, LSM, yayasan dan aktivis Kota Cimahi acara tersebut dipandu oleh Ade Irwan Suryana Ketua DPD FGPB Kota Cimahi sebagai moderator.

 

Dalam kesempatan itu awak media Saktimedianews sempat mewawancarai salah satu Aktivis muda Ari Somantri Kota Cimahi yang hadir sebagai peserta diskusi. “Kesempatan yang baik ini seharusnya ditanggapi dengan serius oleh pihak eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan karena menyangkut regulasi dan implementasinya. Akan tetapi paparan dan tanggapan berupa curhatan” tuturnya. Ari yang juga Ketua DPW Brigez Kota Cimahi menyinggung panelis dari anggota Dewan Cimahi banyak memberikan informasi terkait kesulitan yang dihadapi oleh anggota legislatif.

 

Jika mengutip selama dialog, Ari menduga ada diskomunikasi antara kedua penyelenggara negara itu. Terkait mengenai kinerja sebagai  eksekutif dalam implementasi perundang undangan dan peraturan daerah dan lemahnya pengawasan dari legislatif . Sehingga berpengaruh terhadap punishment atau sanksi bagi pelanggar. Sehingga banyak investor nakal yg tidak mengindahkan peraturan dan perundang undangan

 

Pendapatnya itu juga dipertegas oleh salah satu anggota DPRD Kota Cimahi, Robin Sihombing. Jelas tadi dia mengatakan, “sebaik apapun Peraturan itu di buat, tapi lemah menindak terhadap yang melanggar jadi akan percuma saja.

 

Ditambah, salah satu peserta dialog, Theo, menyimpulkan hal serupa. Pelanggar banyak yang tidak ditindak,  akibatnya banyak yang berani membangun tanpa harus mengurus izin terlebih dahulu.

 

 

 

Jurnalis: Ade Irawan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *