oleh

Ada Apa Dengan Dinas PUPR Kabupaten Bogor❓❓❓❓

-LOKAL-6.890 views

Bogor, Saktimedianews.id
Inilah Tanggapan AJWI Bogor Raya Terkait Pengumuman PUPR: “Wajib Tunjukkan Surat Keterangan Bebas Covid-19”.

Satuan Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bogor, mengeluarkan kebijakan kepada para tamu yang punya kepentingan datang ke PUPR diwajibkan membawa bukti/hasil surat keterangan asli non-reaktif rapid tes negatif Swab/PCR.

Kebijakan itu terpampang di Pengumuman pintu masuk kantor Dinas PUPR, yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Dinas PUPR R. Soebiantoro.W, ATD.,M.M.

Dewan Pimpinan Kab/Kota Asosiasi Jurnalis Warga Indonesia (DPK AJWI) Bogor Raya mengkonfirmasi kepihak terkait (PUPR Kab. Bogor) adanya sebuah Informasi pengumuman yang di pasang di Kantor Dinas PUPR melalui pesan WhastApp pada dini hari (Rabu, 9/9/2020).

Kasi Perencanaan Evaluasi Irigasi, dan SDA, Sukiswanto, Dipl. ATP., M.T, membenarkan adanya pengumuman tersebut saat DPK AJWI bogor Raya mengkonfirmasi perihal informasi tersebut, pihaknya menjelaskan karena meningkatnya penyebaran Covid-19 sehingga perlu pencegahan, hal itupun yang sudah diterapkan dikantor PUPR lain saat kunjungan kerja di luar kota dirinya dimintai surat keterangan bebas Covid, penerapan ini bertujuan untuk mencegah penularan yang lebih luas lagi.

“Iya benar, karena Covid-19 sudah sangat menghawatirkan penularannya, di kabupaten bogor, kota juga wajib tes rapid,” bebernya.

“Beberapa waktu lalu saya ke Tangerang juga harus, wajib bawa bebas Covid-19,” tambahnya.

Lebih lanjut Sukiswanto yang akrab disapa Sukis membenarkan bahwa belum semua juga staf PUPR Test Covid-19.

“Kalau staf belum semua tes Covid….” singkatnya.

Secara teknis pelayanan bagi pengunjung, Pihak PUPR-pun mempersilahkan tamu-tamu dari SKPD lain untuk menunggu dibawah sehingga pihak yang di tuju akan turun menemui tamunya.

“Kalau tamu dari luar yang akan masuk dalam Dinas PUPR dilarang termasuk tamu-tamu dari SKPD lain. Kalau mau bertamu nunggu di bawah dan yang akan ditemui akan turun ke bawah menemui tamunya,” ucap Sukis.

“Ini salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan PUPR” tegasnya.

Bagian umum PUPR juga memberikan penjelasan melalui WhastApp yang diterima DPK AJWI Bogor Raya seperti ini Penjelasan dari bag umum PUPR

1. Trend penularan di Kab Bogor rata-rata 30 – 40 orang per hari.

2. Bogor kota zona merah.

3. Kadis PU kota bandung dan beberapa staf tertular/positif Covid-19.

“Langkah DPUPR Kabupaten Bogor untuk pencegahan penularan Covid-19, untuk sementara ada larangan bagi setiap orang masuk kantor DPUPR, tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat maka difasilitasi ruang di basemend untuk bertemu dengan pegawai DPUPR. Bila trend penularan sudah menurun maka akan dibuka seperti biasa. Kebetulan kantor DPUPR belum dilaksanakan tes Covid-19 hanya beberapa pegawai saja yg sudah dites dikarenakan akan dinas keluar kota,” urainya.

Ajwi Bogor Raya sepakat bahwa memutus rantai penularan Covid-19 wajib diantisipasi dengan berbagai cara, seperti kebijakan yang diterapkan Di PUPR Kabupaten Bogor.

Menurut Nimbrod Rungga selaku ketua Asosiasi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI) Bogor Raya, jika pengumuman yang dipasang di PUPR sah-sah saja jika hal di dasari pada alasan yang prinsip khususnya dalam mencegah penyebaran wabah Covid-19.

“Wajar kalau pengumuman yang dipasang oleh PUPR tentang wajib bagi tamu yang berkunjung ke PUPR Kabupaten Bogor menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19 menuai banyak kritikan dari rekan-rekan media dikarenakan staf PUPR sendiri belum semua melakukan rapid test, ungkapnya.

“Bagaimana mungkin aturan di berlakukan bagi orang lain kalau lingkungan PUPR sendiri tidak menunjukkan indikasi bebas Covid-19, Kami harapkan pengumuman itu bisa di kaji lagi atau direvisi, bila sejatinya hanya diberlakukan bagi tamu luar kota maka pengumuman itu harus jelas, jangan membuat kebijakan sementara pihak PUPR sendiri tidak dapat memberikan contoh perilaku dan sikap yang baik serta menerapkan hal yang sama bagi stafnya dilingkungan internal,” tambahnya.

“Kita melihat dibeberapa instansi pemerintahan dikabupaten Bogor maupun legislatif masih bisa melayani masyarakat tanpa adanya pengumuman bebas covid-19, namun penerapan standar protokoler kesehatan yang selalu diutamakan dalam pelayanan publik,” pungkasnya.

Jurnalis : Jon Piter
Editor : ask

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed