oleh

PEMKOT Cimahi Terapkan PPKM Mikro Sesuai Arahan Pemerintah Pusat

Cimahi, Saktimedianews.id,-
Selasa, 09 Februari 2021. Kota Cimahi siap menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro dari 09-22 Februari 2021, sebagaimana telah diinstruksikan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka penanganan Covid-19.

Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, usai memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan PPKM Tahap II bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cimahi, bertempat di aula A Pemkot Cimahi, pada Senin (08/02).

Menurut Plt. Wali Kota, penerapan PPKM berskala Mikro ini sesuai dengan Instruksi Mendagri (Irmendagri) Nomor 3 tahun 2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan.

Irmendagri ini sendiri telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Keputusan Gubernur Jabar Nomor 443/hukham/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang pelaksanaan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional di beberapa Kota/Kabupaten di Jabar.

“Pada hari ini tanggal 08 Februari 2021 adalah hari akhir PPKM di Kota Cimahi dan dilanjutkan mulai besok pagi yaitu PPKM Mikro sampai dengan tanggal 22 Februari 2021. Sasarannya PPKM Mikro ini dititik beratkan kepada RT-RT (Rukun Tetangga), khususnya yang berada dibawah kelurahan yang menjadi zona merah, disitulah yang menjadi sasaran PPKM Mikro walaupun sebenarnya secara keseluruhan Cimahi itu sudah zona orange sekarang,” katanya.

Dikatakan Plt. Wali Kota, teknis pelaksanaan PPKM Mikro ini akan diterjemahkan dengan pembangunan posko-posko baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Untuk posko ditingkat kelurahan, Satgas Covid-19 akan dipimpin oleh Lurah selaku pemangku wilayah, didampingi oleh unsur Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Segenap unsur Satgas Covid-19 tingkat kelurahan ini nantinya akan melakukan pengawasan penerapan PPKM, melakukan patroli, penekanan, Sosialisasi dan sebagainya di wilayah kelurahannya masing-masing. Adapun untuk tingkat kecamatan sendiri, Satgasnya dibentuk untuk mobilitas patroli khususnya pada wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh Satgas tingkat kelurahan seperti pusat-pusat perbelanjaan modern, mall, cafe pasar dan sebagainya.

“Berdasarkan Instruksi Mendagri tadi, salah satunya WFH (work from home) sebesar 50%, kemudian cafe-cafe hanya boleh terisi 50% yah. Batas waktu bukanya sampai jam 9 malam. Setelah itu kalau masih mau buka hanya boleh pesanan. Kemudian mall-mall dan pasar modern hanya sampai dengan jam 21.00 yah, setelah itu harus sudah tutup,” tandasnya.

“Kita buat seperti ini agar tingkat mobilitas tetap ada, tingkat pencegahan ditingkat kelurahan sampai ke pelosok tingkat RT itu juga ada, sehingga nanti Istilahnya kita kepung Covid-19 yang ada di Kota Cimahi ini agar turun drastis,” ujar Ngatiyana.

“Ada lima kelurahan yang akan menjadi focus pelaksanaan PPKM Mikro ini, yaitu Kelurahan Cipageran, Melong, Cibabat, Citeureup dan Cibeureum,” paparnya.

“Selanjutnya akan dilihat lagi, mungkin kalau ada lima sampai 10 kasus positif Covid-19 di Satu RW atau RT, berarti sudah dikatakan sebagai zona kuning. Kalau diatas 10 sampai 15 belas nah itu bisa dikatakan zona merah. Nah ini adalah salah satu criteria RT ataupun RW mana yang jadi sasaran patrol dari Satgas Covid-19 di lima kelurahan ini,” pungkas Ngatiyana.

Jurnalis : Dikky Meigaluh, S.Pd.
Sumber : Humas Kota Cimahi (Bidang IKPS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed